Mendagri : Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Daerah Harus Melakukan Izin Terlebih Dahulu
Berita Terkini - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa jika memang akan ada seseorang atau suatu kelompok apapun itu yang ingin mengadakan atau melakukan suatu acara yang menggunakan fasilitas umum setempat harus seizin aparat kepolisian setempat terlebih dahulu sebelum melakukannya. Hal tersebut ditujukan kepada suatu kelompok dari gerakan #2019GantiPresiden ingin melakukan deklarasi di suatu daerah harus melalui izin dari aparat kepolisian daerah setempat.
Situs Poker Online Terpercaya - "Ya tentu saja harus buat izin terlebih dahulu dong, izinnya sama aparat kepolisian setempat. Kan setiap kegiatan harus buat izin pada pihak kepolisian setempat terlebih dahulu, jadi tidak bisa dilakukan sembarangan apalagi tanpa izin, itu melanggar hukum namanya, dua orang boleh berbeda pendapat tapi jangan memaksakan pendapatnya harus dapat diterima oleh orang lain" ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Agen Poker Online Terpercaya - Namun, sampai dengan saat ini dirinya mengaku telah mendapatkan kabar terkait dengan adanya deklarasi di suatu daerah mengenai kelompok #2019GantiPresiden. Dan Pemerintah juga tidak melarang terkait dengan gerakan yang dilakukan kelompok tersebut. "Enggak ada itu, kan Pilpres tahun 2019 belum di selenggarakan. Belum ada Pilpres kok. Jadi enggak ada itu semua, enggak ada larangan terhadap hal tersebut, maupun dari kelompok mana saja" ujar Tjahjo Kumolo.
Situs Judi Live Kasino Online Terpercaya - Dirinya pun mengaku bahwa dirinya akan memperbolehkan atau tidak akan melarang jika memang ada masyarakat yang akan menggunakan kaos #2019GantiPresiden atau membuat kaos tersebut. Namun, katanya, orang tersebut diingatkan oleh dirinya agar tidak memaksa orang lain atau kelompok lain supaya memakai atau menggunakan atribut yang sama atau memaksakan orang lain untuk ikut dalam satu pikiran dengan mereka yang mengajak.
Bandar Bola Piala Dunia 2018 - "Jangan kita memaksa oerang lain untuk ikut di dalam pemikiran anda kan itu sama sekali tidak boleh. Ini negara yang demokrasi, negara yang bebas untuk menyampaikan pendapat masing-masing, tapi tetap harus ingat bahwa menyampaikan pendapat masing-masing itu harus dengan aturan. Kita juga tidak diperbolehkan untuk memaksakan pendapat kepada orang laun yang mungkin saja pendapat mereka sangat berbeda dengan pendapat kita" ucapnya.
Agen Togel Online - Hal itu juga ia katakan mengaca kepada kejadian yang terjadi di Ibu Kota, DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu di acara Car Free Day (CFD). di kejadian itu, terlihat sekelompok yang menggunakan kaos #2019GantiPresiden terlihat melakukan tindakan pemaksaan atau intimidasi terhadap kelompok yang berlawanan dengan mereka, yaitu kelompok yang menggunakan kaos #DiaSibukKerja yang merupakan para pendukung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi.
Bandar Togel Online - "Kayak kemarin itu yang terjadi di Jakarta di acara Car Free Day (CFD) itu, saya bahkan sempat bertanya yang ada di Jakarta itu melakukan intimidasi atau pemaksaan untuk menerima pemikiran mereka, itu etika mereka dimana coba?. Hargai dong beda pendapat. kita ini negara demokrasi, hargai dong pilihan para masyarakat yang berbeda pilihan dengan mereka. Jangan main paksa, jangan main intimidasi atau melakukan hal-hal yang di luar etika" tandas Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
0 komentar