Ini Tanggapan Jokowi Terkait Dengan Putusan Praperadilan Setya Novanto
Berita Terkini - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah di dalam praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto. Hakim Cepi Iskandar memutuskan untuk membatalkan penetapan status tersangka yang menjerat Ketua DPR RI itu di dalam kasus Korupsi Mega Proyek e-KTP, ia menilai penetapan status tersangka ini tidak sah dan dibatalkan demi Hukum.
Situs Poker Online Terpercaya - Presiden Jokowi atau Joko Widodo pun tidak ingin mengomentari lebih jauh lagi terkait dengan putusan Hakim Tunggal Cepi Iskandar yang menuai kontroversi pada saat di dalam Sidang Praperadilan Kasus Korupsi Mega Proyek e-KTP yang menjerat Ketua DPR RI, Setya Novanto.
Agen Poker Online Terpercaya - "Bila anda semua bertanya kepada saya bagaimana tanggapan saya?maka Silahkan ditanyakan kepada pihak KPK atau pihak yang berwajib saja ya" Ujar Jokowi di Lapangan Monumen Pancasila Sakti, Pondok Gede, Jakarta Timur , pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2017 kemarin.
Situs Poker Online Terbaik dan Terpercaya - Meski demikian , Jokowi tetap menegaskan sekali lagi, dirinya tetap pada komitmen pertama yaitu untuk bisa terus menjaga KPK dan menguatkan KPK tanpa mengurangi sedikitpun kekuatan KPK. " Komitmen saya sudah jelas, bahwa penguatan KPK itu harus. udah gitu aja" tandas Jokowi.
Bandar Bola Piala Dunia 2018 - Dengan Vonis Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan bahwa status tersangka yang disematkan kepada Setya Novanto itu tidak sah, dan di sidang ini, Cepi Iskandar juga mengabulkan semua permohonan Setya Novanto.
Agen Togel Online - Cepi menilai bahwa penetapan tersangka harus dilakukan pada tahap akhir penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian atau pihak KPK terhadap suatu perkara, hal itu sudah seharusnya dilakukan demi menjaga dan melindungi harkat dan martabat seseroang. "Setalah menimbang Hakim berpendapat bahwa proses peneteapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi" ujar Cepi.
Bandar Togel Online - Cepi juga menyebutkan bahwa surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin. Dik-56/01/097/2017 tertanggal pada tanggal 17 juli tahun 2017 itu tidak sah, selain itu Cepi mengatakan bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa dugunakan untuk menangani perkara selanjutnya.
0 komentar